Padang Aro (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan masih memimpikan memiliki aplikasi dalam mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan kendati telah menelurkan 24 inovasi selama enam tahun terakhir.

"Aplikasi ini sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi di saat pandemi COVID-19," kata Kepala Disdukcapil Solok Selatan Efi Yandri di Padang Aro, Selasa.

Dengan adanya aplikasi ini, sebutnya masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan tidak perlu harus ke kantor Disdukcapil, cukup mengunggah persyaratannya.

"Nanti pengirimannya bisa via Pos," ujarnya.

Pada tahun 2020 ini, pihaknya kerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam mengirimkan dokumen kependudukan.

"Inovas kami tahun ini salah satu kerja sama dengan Pos dalam mengirimkan dokumen kependudukan. Warga tidak dipungut biaya," katanya.

Tahun ini, imbuhnya instansinya mendapatkan kuota mengirim 300 alamat. "Masyarakat cukup meninggalkan alamat lengkap," katanya.

Selain itu, pihaknya juga bekerja saa dengan Badan Pusat Statistik dalam mendata warga yang telah meninggal yang dilakukan saat Sensus Penduduk tahun ini.

"Jadi selain sensus, petugas juga menanyakan warga yang meninggal dan mengisi form pelaporan kematian," katanya.

Pihaknya telah menerima form pelaporan kematian 864. Namun semua tidak bisa diproses karena ada yang tidak lengkap, tidak valid dan telah mengurus akte kematian.

Ia mengakui bahwa keinginan masyarakat setempat untuk melaporkan keluarganya yang meninggal masih rendah karena belum menganggap penting.

"Pelaporan ini penting. Karena jika tidak dilaporkan, warga yaang meninggal masih terdata dan dianggap masih hidup," katanya.

Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan sehingga tantangan ini.

Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya juga tengah menjalakan program melayani lanjut usia (Melala).

"Melala masih berjalan," ujarnya.

Dari semua inovasi yang telah diciptakan tersebut, dirinya masih bermimpi Solok Selatan bisa memiliki aplikasi dalam memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan.

"Angaran 2021 belum ada, semoga 2022 bisa karena tidak banyak memakan anggaran," katanya. (*)